Semarang, 13 Juni 2025 — Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kota Semarang menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Database Mapping Tanah Terindikasi Sengketa sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pertanahan dan mitigasi risiko konflik agraria di Kota Semarang.

Rapat ini membahas hasil akhir dari proses penyusunan basis data spasial dan administratif atas bidang-bidang tanah yang terindikasi memiliki potensi sengketa. Data yang dikompilasi mencakup aspek yuridis, fisik, hingga peta bidang, yang telah diverifikasi secara menyeluruh.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor seperti BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, dan instansi teknis lainnya, dengan tujuan membangun sinergi dalam pengelolaan informasi pertanahan yang akurat dan komprehensif.

Melalui pemetaan tanah terindikasi sengketa ini, Pemerintah Kota Semarang berharap dapat mendorong terwujudnya tata ruang yang tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset dan perencanaan pembangunan daerah.